Beranda Ekonomi Jelang Pemilu, Lonjakan Harga Beras Dikeluhkan Warga di Kota Cilegon

Jelang Pemilu, Lonjakan Harga Beras Dikeluhkan Warga di Kota Cilegon

398
0

CCN, CILEGON – Lonjakan harga beras dalam beberapa minggu terakhir mengundang kekhawatiran di Kota Cilegon, menjelang Pemilihan Umum. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras memberikan dampak signifikan pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) pekan pertama Februari 2024.

Sebanyak 179 daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kota Cilegon, mengalami imbas dari kenaikan harga beras. Warga Cilegon pun mengeluhkan lonjakan harga mencapai Rp 17.000 – 23.000 per kilogram, meningkat dari Rp 15.000 sebelumnya. Harga beras dalam karung 25 kg juga melonjak dari Rp 350.000 menjadi Rp 400.000.

Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, merespon aktif keluhan warga melalui media sosial pribadinya. Pada 9 Februari 2024, Sanuji turun langsung meninjau pasar-pasar tradisional di Keranggot dan Blok F untuk mencari solusi terhadap kenaikan harga yang signifikan.

Dari peninjauan tersebut, Sanuji menemukan bahwa penjual beras menghadapi kenaikan harga hingga 35-40%. Menyikapi hal ini, Sanuji berharap pemerintah dan pihak terkait turun tangan agar harga beras dapat stabil kembali.

“Penjual beras di Pasar Keranggot dan Pasar Blok F mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, mencapai 35-40% dari harga sebelumnya. Saya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera menangani agar harga beras tidak terus melonjak,” ujar Sanuji.

Beberapa laporan dari penjual beras menyebut bahwa kemungkinan kenaikan harga disebabkan belum tibanya masa panen. Namun, Sanuji mengingatkan bahwa hal tersebut belum dapat dipastikan karena para petani baru-baru ini mengalami masa panen.

Sementara itu, keluhan warga semakin bertambah dengan gagalnya distribusi bantuan beras dari Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Ketika dikonfirmasi, Lurah Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Nur Kholis, mengaku tidak mengetahui alasan diambil kembalinya bantuan cadangan pangan pemerintah tersebut. “Sementara ini belum ada konfirmasi resmi dari kelurahan, mohon ditunggu informasi selanjutnya,” ujar Kholis.(red)