Cilegon, CCN – Bakal calon Walikota Cilegon dari Partai Golkar, Robinsar, menyoroti pentingnya transparansi dalam pemerintahan dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon. Diskusi ini berlangsung meriah pada Rabu, 3 Juli 2024, dan dihadiri oleh lima bakal calon Walikota Cilegon.
Robinsar menjelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. “Pemerintah harus memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat, agar mereka dapat mengetahui detail aktivitas yang sedang dan akan dilaksanakan, termasuk informasi terkait tenaga kerja dan hal-hal lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Robinsar memperkenalkan konsep “Cilegon Juara,” yang menekankan nilai-nilai kejujuran dan transparansi. “Kejujuran dan transparansi merupakan komitmen utama kami dalam program pembangunan ke depan. Kami berupaya menjadikan Cilegon sebagai kota yang lebih jujur, transparan, dan berkualitas,” tambahnya.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Robinsar menegaskan bahwa transparansi dalam kebijakan dan anggaran harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. “Undang-undang ini mendorong konsep perumusan kebijakan dan anggaran yang partisipatif dan berbasis masyarakat, yang dikenal dengan bottom-up planning,” jelasnya. Ia menekankan pentingnya melanjutkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota untuk mengakomodir kebutuhan riil masyarakat.
Robinsar juga menyoroti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan:
1. Kolaborasi dengan Semua Pihak: Berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Forkopimda dan masyarakat, untuk merumuskan program yang tepat sasaran.
2. Aktivasi dan Maksimalisasi Sistem Elektronik: Memanfaatkan sistem perangkat lunak terintegrasi seperti e-budgeting, e-planning, e-rolling, dan e-laporan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi program dan anggaran.
3. Memberikan Akses Informasi Luas kepada Masyarakat: Membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang kebijakan dan anggaran melalui perangkat gadget mereka.
4. Penerapan Sistem Cilegon Smart City: Mengimplementasikan sistem smart city yang mengoptimalkan parameter smart economy, smart government, dan smart mobility.
“Di era digitalisasi ini, semua menjadi lebih mudah. Pemerintah Kota Cilegon harus memanfaatkan teknologi untuk menyediakan informasi yang luas kepada masyarakat,” tegas Robinsar. Ia juga menekankan pentingnya aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses penyusunan kebijakan, anggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses demokrasi di Cilegon dan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. Ketua PWI Kota Cilegon yang baru, Kang Ican, juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di kota ini dengan menyajikan informasi yang lebih mendalam dan investigatif.
Dengan komitmen untuk transparansi dan penerapan konsep smart city, diharapkan Cilegon dapat menjadi kota yang lebih baik, jujur, transparan, dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. (***)
