CCN, CILEGON – PT LOTTE Chemical Indonesia, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Maret 2025, mendapat sorotan dari masyarakat Kota Cilegon. Ribuan massa yang tergabung dalam aksi demonstrasi menuntut agar perusahaan tersebut menyerap minimal 70 persen tenaga kerja lokal.
Proyek petrokimia senilai Rp59,37 triliun ini sempat mangkrak selama enam tahun sebelum akhirnya siap beroperasi pada tahun depan, berkat fasilitasi pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021.
Husain Saidan, Penanggung Jawab Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan, menyampaikan bahwa proses perekrutan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT LOTTE dinilai kurang melibatkan warga lokal. Husain menyoroti bahwa proses perekrutan yang dilakukan secara daring (online) diduga mengalami banyak masalah teknis dan kecurangan.
“Banyak warga lokal yang kesulitan mendaftar karena masalah sinyal dan sistem yang eror,” ungkap Husain usai aksi demonstrasi, Kamis (24/10/2024).
Menurutnya, banyak calon pekerja lokal yang ditolak oleh sistem karena persyaratan yang ketat. Salah satu syarat yang membatasi adalah ketentuan bahwa calon pekerja harus berasal dari lulusan tertentu, yang dinilai menghalangi kesempatan warga Cilegon yang berkompeten namun tidak memenuhi kriteria akademis yang ditetapkan perusahaan.
“Selain menuntut 70 persen pekerja lokal, kami juga mendesak agar perekrutan dilakukan secara offline. Hal ini penting untuk menghindari kecurangan dan memastikan transparansi,” tegas Husain.
Selain itu, Husain juga menyoroti posisi humas perusahaan yang dipegang oleh warga asing. Sebelumnya, jabatan humas atau VR dipegang oleh warga Korea yang menurut Husain berdasarkan informasi yang didapat, humas tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
“Humas atau VR seharusnya dipegang oleh warga lokal agar komunikasi berjalan lebih efektif. Jika tetap dipegang oleh warga Korea, ini bisa menjadi masalah besar, terutama jika mereka hanya merekrut orang-orang dekat mereka dan mengabaikan warga lokal. Jika diperlukan, kita bisa mempekerjakan orang yang paham bahasa Korea untuk membantu komunikasi, tetapi jabatan humas harus tetap dipegang oleh orang lokal,” jelasnya.
Husain juga menekankan bahwa Presiden telah mengamanatkan agar masyarakat dan pemerintah daerah menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa gangguan. Instruksi tersebut juga mencakup pemenuhan 70 persen tenaga kerja lokal serta pelaksanaan perekrutan secara offline agar memberikan kesempatan yang lebih luas.
“Prioritas harus diberikan kepada tenaga kerja lokal, dan proses perekrutan tidak boleh dilakukan hanya melalui satu jalur. Semua yang berkompeten harus diberikan kesempatan,” tambahnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak manajemen PT LOTTE Chemical Indonesia akhirnya menyetujui untuk memenuhi tuntutan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan. Kesepakatan ini ditandatangani oleh pihak manajemen perusahaan, PT Kine Project Jo, serta perwakilan dari massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan (OKP), LSM, dan Karang Taruna yang berjumlah sekitar 1.000 orang.
“Kesepakatan sudah ditandatangani, dan kami akan terus mengawal pelaksanaannya. Jika tidak dilaksanakan, massa aksi mungkin akan kembali turun ke jalan,” pungkasnya.
Ia juga memperingatkan adanya potensi dampak sosial jika tenaga kerja lokal tidak dilibatkan secara maksimal.
“Kesenjangan sosial akan semakin tajam, yang bisa mengakibatkan ketidakpercayaan pada hukum. Kami tidak ingin kecemburuan sosial terjadi di sini. Jika hal itu terjadi, bisa menimbulkan konflik antara warga lokal dan pekerja proyek, yang akhirnya merugikan semua pihak,” tutup Husain. (*/Red)
