CCN, Beberapa bulan terakhir, jalan-jalan di wilayah Cilegon, Bojonegara, dan Serang kian padat oleh truk tambang yang hilir mudik membawa pasir dan batu. Setiap hari, deru mesin dan kepulan debu menjadi pemandangan biasa. Tak hanya menimbulkan kemacetan dan polusi udara, kondisi ini juga memperparah kerusakan jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Menurut laporan Kabar Banten (Oktober 2025), di jalur Bojonegara–Puloampel setiap hari melintas sekitar 2.000–2.500 truk tambang yang mengangkut material galian dari berbagai daerah. Akibatnya, warga mulai mengeluh karena jalan semakin rusak dan udara penuh debu. Bahkan, Polda Banten mencatat 1.739 kasus kecelakaan sepanjang Januari hingga Oktober 2025 — sebagian besar melibatkan kendaraan berat, termasuk truk tambang.
Fenomena ini bukan tanpa sebab. Sejak Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi aktivitas tambang di kawasan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg (Kabupaten Bogor) untuk menekan kerusakan lingkungan, banyak pengusaha tambang memindahkan jalur distribusi mereka ke wilayah Banten, terutama Cilegon dan Bojonegara. Akibatnya, arus truk tambang meningkat drastis tanpa diimbangi kesiapan infrastruktur.
Warga pun mulai bersuara. Detik News (Oktober 2025) melaporkan, sejumlah warga Bojonegara dan Puloampel mendatangi DPRD Banten untuk menuntut pembatasan jam operasional serta penertiban tambang ilegal. Keluhan ini akhirnya direspons oleh Pemerintah Provinsi Banten, yang menetapkan aturan baru bahwa truk tambang hanya boleh beroperasi pukul 22.00–05.00 WIB, sebagaimana diberitakan iNews Banten (Oktober 2025). Namun, menurut Tangerang Ekspres (November 2025), kebijakan tersebut belum berjalan efektif karena masih banyak truk yang melintas di luar jam operasional tanpa sanksi tegas.
Masalah ini mencerminkan apa yang disebut Mansour Fakih sebagai bentuk ketimpangan struktural — ketika kebijakan pembangunan lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dibanding kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan Karl Marx, kondisi ini juga menggambarkan konflik antara pemilik modal dan masyarakat pekerja, di mana keuntungan segelintir pihak dibayar mahal dengan penderitaan rakyat banyak.
Di lapangan, situasi ini semakin nyata. BCO.co.id (September 2025) melaporkan bahwa Polsek Bojonegara bahkan harus turun tangan mengajak pengusaha tambang memperbaiki jalan rusak akibat aktivitas kendaraan tambang. Sementara Fakta Banten (Agustus 2025) menulis bahwa aktivitas tambang di dekat perumahan Cilegon Land sempat ditutup setelah protes keras dari warga, terutama para ibu rumah tangga yang khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Dua kejadian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang seharusnya membawa manfaat, justru menimbulkan keresahan sosial dan ekologis.
Kondisi ini semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Pengawasan tonase kendaraan, penertiban tambang ilegal, serta perbaikan jalan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten juga perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Jawa Barat, agar kebijakan lingkungan tidak sekadar memindahkan masalah dari satu daerah ke daerah lain.
Kita semua tentu mendukung pembangunan. Namun, pembangunan yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat bukanlah kemajuan. Ketika kebijakan di satu daerah justru menimbulkan penderitaan di daerah lain, berarti masih ada yang keliru dalam cara kita memahami arti pembangunan.
Sebab, kemajuan sejati bukan diukur dari banyaknya tambang yang beroperasi, melainkan dari seberapa adil dan berkelanjutan kebijakan itu bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Warga Banten berhak menghirup udara bersih, melintasi jalan yang aman, dan hidup tanpa rasa khawatir setiap kali truk tambang lewat. Karena kemajuan sejati bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, melainkan siapa yang paling bijak menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan.
